Konkernas IV PGRI XX/2012: GURU SEHARUSNYA BERSATU DAN BERNAUNG SATU WADAH

 Para undangan dalam Konkernas IV/2012 Bandung

oleh: Ajeng Kania/Sukanda Permana (Tim Peliput Suara Daerah/Panpel)

Demikian diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  H.  Marzuki Alie  dalam Pembukaan acara Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) IV PGRI Tahun 2012 Masa Bakti XX Periode 2008-2013.  Secara khusus, Majalah  Suara  Daerah PGRI Jawa Barat menerjunkan Kru Liputan Suara Daerah yaitu Ajeng Kania  dan Sukanda Permana untuk meliput kegiatan tahunan organisasi profesi guru berskala nasional ini.  

Konkernas IV Tahun 2012 dibuka secara resmi oleh H. Marzuki Alie (Ketua DPR RI) pada hari Kamis, 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB di Savoy Homann Bidakara Hotel, Jalan Asia Afrika, Bandung. Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendikbud, Syawal Goeltom mewakili Mendikbud, Gubernur Jawa Barat,  H. Ahmad Heryawan,  Kabareskrim Polri, Ketua DPRD Jawa Barat H. Irfan Suryanegara, Kepala Bareskrim Polri  Komjen Sutarman, Ketua Umum PB PGRI  H. Sulistiyo, dan Ketua PGRI Jawa Barat  H. Edi Parmadi serta sejumlah undangan, peninjau dan sesepuh PGRI.

“Guru di Indonesia seharusnya bersatu dan bernaung dalam satu wadah organisasi yaitu PGRI dan  guru tidak boleh dipolitisasi,” ungkap Ketua DPR RI disambut gemuruh sekitar  606 peserta Konkernas.  Selanjutnya, Ketua DPR RI meminta para guru jangan terjebak pada kepentingan kelompok, apalagi menjadi partisan kelompok tertentu. Sebab jika  kaum guru tak dapat menjaga independensi bakal merugikan dan cenderung melecehkan profesi guru.  Menurutnya dengan guru menjaga independensi dan profesionalitas tinggi, maka menjadikan guru dapat berpikir jernih, dan mengedepankan kepentingan pembangunan dunia pendidikan nasional. Sebab hanya dengan pendidikan yang maju, mampu mengubah suatu bangsa tertinggal menjadi unggul.

Sementara Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat yang kali ini menjadi tuan rumah dan Ketua Panitia Pelaksana,  H. Edi Parmadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat hadir, tamu dan peserta konferensi kerja yang datang dari pelosok Nusantara. Menurutnya, Konkernas PGRI keempat di masa bakti XX ini sedianya bakal digelar di Mataram (NTB), akan tetapi PGRI Jawa Barat meminta bertukar-jadwal dan lebih dulu menghelat hajat tahunan ini. 

Rencananya,  acara Pembukaan konferensi awalnya akan dilangsungkan  di Gedung Merdeka, tempat di mana  Konferensi Asia Afrika  tahun 1955  berlangsung.   Namun sayangnya terkendala perizinan.

"Kami menginginkan insan guru mengetahui gedung yang dipakai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dengan demikian, mereka akan menjelaskan kepada para murid," ujar Bapak H. Edi Parmadi. Pelaksanaan di Savoy Homann Bidakara Hotel memiliki makna tersendiri, karena hotel ini hotel tertua (herritage) di kota Bandung.  Megahnya bangunan herritage menggambarkan kejujuran dari orang-orang Bandung tempo dulu. Sambutan ini diakhir dengan ucapan “Hidup Guru! Hidup PGRI! Solidaritas Yesss!” disambut meriah oleh peserta.
 
cukup satu organisasi profesi guru
Menyinggung soal penggunaan Gedung Merdeka, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan mengatakan bahwa perizinan gedung ikon KAA itu, bukan merupakan wewenangnya, tetapi perijinan penggunaan gedung berada di tangan Menteri Luar Negeri. Namun Gubernur mengobati peserta dengan memberikan fasilitas Gedung Sate, sebagai lokasi Penutupan Konkernas yang tak kalah eksotis dan sarat nilai sejarah..

Pada kesempatan selanjutnya, Gubernur mengungkapkan bahwa guru merupakan pihak kedua yang layak dihormati setelah orangtua. Penghormatan itu tak berlebihan karena tugas dan perannya sungguh mulia sebagai pihak yang bertanggung jawab menghasilkan generasi unggul.

Gubernur dan Ketua PGRI Jawa Barat dalam suatu kegiatan di Sabuga

"Kaisar Hirohito saat siuman dari pingsan akibat ledakan bom atom Perang Dunia II, yang pertama diucapkan adalah soal keberadaan para guru. Kaisar Jepang itu menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa. Hal itu menunjukkan bahwa untuk membangun kembali bangsa Jepang yang hancur, Kaisar membutuhkan para guru. Karena hanya oleh guru, maka hadir generasi yang mampu membangun masa depan yang lebih baik," kata Gubernur.disambut tepuk riuh hadirin.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendikbud, Syawal Goeltom mewakili Mendikbud, membawa pesan Pak Menteri,  selamat berkonferensi dan berharap PGRI tetap konsisten memiliki platform yang sama dengan Kemendikbud dalam rangka mendorong, mengembangkan dan membina profesionalisme guru. PGRI sejak berdiri tetap konsisten garis perjuangannya jelas untuk memperjuangkan profesi guru.

Dikatakan lebih lanjut bahwa tonggak keberhasilan guru sejak disahkan UUGD tahun 2005, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya PP 74/2008 tentang Sertifikasi, Permen 16/2009, hingga 2011 berupa SKB 5 menteri, semua itu untuk profesionalisme guru.  Untuk tahun 2012 pemerintah akan mengelola dari hulu ke hilir sehingga ada kuota nasional, ada sistem nasional, renkontruksi pendidikan guru dan pembinaan guru menjadi kesatuan, yakni sejak mahasiswa calon guru sudah mempunyai standar.  Kondisi saat ini, sekira 2,9 juta guru akan dilakukan pembinaan, karena sewaktu direkrut belum menggunakan standar yang memadai.  Dengan demikian, guru yang ada akan dibina dan calon menjadi guru diseleksi menggunakan standar.  

Sementara Ketua Umum PB-PGRI, H. Sulistiyo memaknai bahwa Konkernas sangat penting bagi organisasi guru, dalam rangka menilai kinerja tahun 2011 dan menyusun rencana kerja tahun 2012.  Di samping itu untuk merespon berbagai isu strategis dalam kehidupan berbangsa, dalam bidang pendidikan, serta berbagai persoalan tentang guru dan tenaga kependidikan.

Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini menambahkan bahwa saat ini guru PNS yang sudah tersertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi hidupnya jauh lebih sejahtera. Tetapi di sisi lain, implementasinya menyebabkan guru banyak memperoleh tekanan, penganiayaan, siksaan psikis bahkan pelecehan profesi. 

Persoalan aktual dihadapi saat ini yakni masalah kekurangan guru. Data Kemendikbud menyebutkan bahwa guru di Indonesia kelebihan sekitar 500.000 orang. Berdasarkan asumsi ini, tampaknya guru honor, guru tidak tetap (GTT) dan sejenisnya dipergunakan sebagai perbandingan guru dan murid sehingga dihasilkan rasio 1: 17 untuk sekolah dasar dan 1 : 14 untuk SMP yang disebut lebih mewah dari perbandingan guru di beberapa negara. 

Hal itu dibantah oleh  H. Sulistiyo, “Insya Allah, itu tidak benar. Sampai saat ini, masih sangat banyak kelas di SD dikelola guru honor, dengan penghasilan sama sekali tidak pantas dan memilukan serta perhatian tidak jelas.  Indonesia masih kekurangan guru sehingga perlu mengangkat, terutama guru bantu dan guru honor menjadi PNS.  Jika belum mampu mengangkat menjadi PNS, mestinya dengan memberikan penghasilan minimal yang wajar.

H. Sulistiyo menyoroti rencana uji kompetensi dalam penetapan calon peserta sertifikasi. Hal ini tidak sesuai dengan konstitusi, karena menurut UUGD maupun PP No. 74/2008 tentang Guru, dalam sertifikasi tidak perlu dengan uji kompetensi, apalagi untuk menentukan peserta.  Jika itu untuk mengetahui kompetensi guru, mestinya seluruh guru perlu diuji kompetensinya buka hanya calon peserta sertifikasi angkatan 2012.

Begitu pula dengan kondisi sosial politik di daerah berkembang dewasa ini, banyak guru teraniaya.  Mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh beberapa bupati/walikota dengan memindah, dan memutasi jauh dari sistem kepegawaian dan akademik.  Berkenaan dengan Kepala sekolah, pengawas dan peniliki sekolah juga perlu mendapat perhatian.  Sekarang rekrutmen mereka banyak tidak merit sistem. Ada juga pengawas sekolah yang dipensiun pada usia 56 tahun, padahal mereka adalah guru yang BUP-nya 60 yang mendapat tugas pengawas.  Selain itu peraturan pembinaan guru yang sering tidak berbasis kondisi nyata, baik kemampuan, geografis, maupun tugas sehari-hari.

Ayah dua putra kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 1962 itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementrian Agama yang telah menyatakan bahwa “di Kementrian Agama tidak ada organisasi lain, kecuali PGRI.”  Demikian juga dalam beberapa kesempatan, Ketua DPR RI,  H. Marzuki Alie menyatakan sebaiknya organisasi guru di Indonesia cukup satu saja.

Dalam upaya ikut serta membangun guru Indonesia yang profesional, sejahtera, terlindungi dan bermartabat untuk pendidikan bermutu, PGRI sebagai organisasi profesi guru Indonesia memastikan menjadi organisasi guru yang mampu menjadi tempat bernaung guru, dosen dan tenaga kependidikan di Indonesia dalam meningkatkan peran strategisnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan NKRI.  Untuk tidak merancukan pembinaan guru, menurut mahasiswa teladan 1984 dan dosen teladan 1996 di lingkungan IKIP PGRI Semarang, sebaiknya dilakukan akreditasi dan verifikasi tersebut organisasi guru di Indonesia. Demikian rangkuman sekapur sirih  pengemban amanat Kongres PGRI XX/2008 Palembang  diakhiri dengan teriakan slogan “Hidup Guru! Hidup PGRI! Solidaritas Yes!!“ yang disambut aplaus hadirin.

Merumuskan program kerja 2012

Kegiatan Konkernas ini didahului oleh sesi acara “Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib Konkernas IV” pada hari Kamis, 26 Januari 2012 yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekjen PB-PGRI,  H. Sulistiyo dan  H. Sahiri Hermawan.  Selanjutnya, esok harinya dilanjutkan sesi “Laporan PB PGRI Masa Bakti XX tentang Pelaksanaan Program Tahun 2011” dan “Pengantar Program PGRI Tahun 2012”.  Kemudian disambung “Laporan Pandangan Umum Pengurus PGRI Provinsi” dan sesi “Tanggapan Pengurus Besar” atas materi tersebut.

Secara maraton peserta konferensi dibagi ke dalam komisi-komisi. Komisi A (Organisasi) yang membahas konsolidasi kepengurusan berikut hal berkaitan dengan keanggotaan. Komisi B (Program Kerja) merumuskan program kerja PGRI di tahun 2012 berkaitan isu-isu utama berkembang, seperti: meningkatkan profesionalisme guru dan memperjuangkan sistem renumerasi guru; membantu guru (honorer/GTT) memperoleh hak-haknya dengan standar gaji minimal; memperjuangkan sertifikasi/nasib bagi GTT (selama ini sertifikasi hanya untuk guru PNS/Yayasan); kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri; pembinaan profesi guru, dan lain-lain. Komisi C berfokus membahas keuangan dan  Komisi D  merumuskan pernyataan sikap PGRI atas kondisi politik nasional dan perkembangan pendidikan nasional. Adapun Komisi E (Komisi khusus, membahas Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam memberi perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Laporan dan Pengesahan Hasil Rapat Komisi diadakan dalam Rapat Pleno VIII.  Selain Program Kerja PGRI tahun 2012 juga dihasilkan Pernyataan Resmi Konferensi Kerja Nasional IX PGRI Masa Bakti XX 2008-2013 terdiri 7 butir menyoroti politik nasional dan 11 butir pernyataan berkaitan dengan pendidikan nasional. (Lihat : Pernyataan Resmi Konkernas IV Tahun 2012 Masa Bakti XX Tahun 2008-2013)

Disela kegiatan merumuskan program kerja, peserta konferensi juga mendapatkan pengayaan wawasan berupa ceramah umum oleh  Prof. Imam B. Prasojo dengan topik tentang “Memahami Jaringan Pengedar Tembakau dan Rokok: Upaya Penyelamatan Bangsa.”

Ketua Umum PGRI berkesempatan memberikan paparan mengenai persoalan bangsa, pendidikan dan pendidik serta tenaga kependidikan sebagai pembekalan untuk peserta konferensi.   Mengenai organisasi profesi, peserta konferensi juga mendapatkan “sharing” dari organisasi profesi yang telah mapan, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI).  IDI merupakan organisasi komunitas dokter yang dikenal solid, disegani dan tidak terkotak-kotak.  Materi ini dikupas secara mendalam oleh Dr. Eddi Junaidi, Spog., SH., M. Kes, sebagai  Koordinator Program PB-IDI periode 2009-2012.  

Di hari Sabtu (28/1), Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo), H. Tifatul Sembiring berkesempatan memberikan materi berkaitan perlunya guru melek ICT sehingga dengan sosial media itu, guru  mampu mencerdaskan otak siswa dengan hati. Menkoinfo merasa bangga atas pencapaian prestasi siswa-siswi di tanah air, seperti kreativitas siswa SMK membuat mobil esemka atau pesawat terbang.  Beliau mengingatkan pentingnya membangun karakter bangsa di kalangan peserta didik.

Dukungan terhadap PGRI
Acara Penutupan Konkernas diadakan di Aula Barat, Gedung Sate.  Peserta konferensi pada akhirnya dapat menikmati kemegahan bangunan bersejarah (herritage)  yang dibangun tanggal 27 Juli 1920.  Peserta tiba pukul 17.15 WIB menggunakan bus disediakan Panitia.  Sambil menunggu acara Penutupan dimulai pukul 20.00, mayoritas peserta memanfaatkan dengan berfoto bersama, di tempat-tempat eksotis dan bernilai sejarah, seperti: tugu batu,  pelataran gedung, sekitar taman di areal kompleks, maupun di dalam ruang gedung yang tak kalah menariknya.   

 Acara Penutupan Konkernas PGRI diawali dengan jamuan makan malam bersama.  Acara Penutupan sendiri dimulai pada pukul 20.00 WIB, diawali  sambutan Ketua PGRI Propinsi Jawa Barat yaitu  H. Edi Parmadi.  Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan Konkernas dihadiri oleh seluruh pengurus PGRI se-Indonesia dan tiap-tiap propinsi mengirimkan perwakilannya. Jumlah keseluruhan dari peserta Konkernas IV PGRI Tahun 2012 Masa Bakti XX Periode 2008-2013 berjumlah 606 orang. Ketua PGRI Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Konkernas karena telah mengikuti konkernas ini dengan tertib dan lancar.

“Mudah-mudahan hasil dari Konkernas yang menghasilkan banyak keputusan, dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia,” ungkap Ketua PGRI Jawa Barat dalam menutup sambutannya diikuti ucapan : “Hidup Guru! Hidup PGRI! Solidaritas Yes!” 

H. Lex Laksamana memberikan sambutan berikutnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat  ini mengucapkan selamat datang di kantor pusat pemerintahan  Provinsi Jawa Barat yaitu Gedung Sate serta mengucapkan termikasih kepada peserta Konkernas atas kehadirannya  bersejarah ini.

 “Gedung Sate didirikan pada tanggal 27 Juli 1920.  Gedung ini awalnya memang dibangun sebagai pusat pemerintahan. Tujuh pemuda gugur waktu mempertahankan Gedung Sate. Untuk itu  di halaman depan Gedung Sate ada  batu besar dalam rangka mengenang jasa para pemuda,” ungkap Sekda. Selain itu atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengucapkan selamat dan apresiasi kepada jajaran Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Propinsi  Jawa Barat selaku panitia pelaksana serta seluruh Kabupaten/Kota khususnya atas acara telah dilaksanakan, yakni  Konkernas IV PGRI tahun 2012 di Kota Bandung dengan sukses dan lancar. Dari konkernas IV PGRI ini tentunya telah dihasilkan berbagi keputusan strategis yang dapat dijadikan pintu berharga untuk melakukan  evaluasi sekaligus menyusun  kebijakan, program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah  propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya guna meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan serta mutu pendidikan Nasional. 

Selain itu,  Konkernas IV PGRI Tahun 2012 juga diharapkan terjalin komunikasi yang lebih priodik antar  steakholder   pendidikan sebagai perioritas utama dalam pembangunan daerah. Terutama di daerah-daerah terpencil untuk mewujudkan generasi yang unggul, produktif  serta berdaya saing. Selain itu Bapak H. Laksamana mengharapkan pada seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indomesia untuk menikmati wisata yang ada di Kota Bandung serta menikmati wisata kuliner yang terkenal di Kota Bandung.

Di akhir sambutan, H. Lex Laksamana berharap agar kedatangan  para peserta Konkernas  IV di Kota Bandung dijadikan pengalaman positif dan berharga serta  mengucapkan JAYALAH PGRI dan MAJULAH PENDIDIKAN INDONESIA.

Ketua Umum PB PGRI, H. Sulistiyo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat yang telah menjadi Panitia Pelaksana, serta mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada Gubernur Jawa Barat yang telah mendukung terlaksananya Konkernas IV PGRI ini.  Tak lupa penghargaan diberikan kepada  Ketua DPD RI, H. Irman Gusman yang berpihak pada guru.

Menurut  H. Sulistiyo  menjelaskan bahwa Konkernas   ini telah menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya adalah dua pernyataan PGRI, pertama mengenai kehidupan politik di negara Indonesia dan yang kedua,   mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan.

Beliau mengingatkan bahwa masih rendahnya pembinaan pada guru  di daerah-daerah terutama di daerah terpencil. Harapannya,   adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan PGRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen (UUGD) yaitu pada pasal  41 ayat 5 mengatakan bahwa: Pemerintah dan/atau  pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Selain itu, banyaknya penganiayaan terhadap guru dikarenakan lemahnya perlindungan bagi guru. Padahal pada pasal 39 UUGD telah dijelaskan mengenai perlindungan bagi guru. Selain itu  H. Sulistiyo, selaku ketua Umum PB-PGRI memandang agar pemerintah  memberikan penghargaan pada guru non-PNS. Diungkapkannya bahwa PGRI saat ini sedang serius memperjuangkan peraturan penghasilan minimal bagi guru non-PNS.  Bukti keseriusan ini,  PGRI minta dukungan dari DPD RI.  

“Apapun yang diperjuangkan oleh PGRI, pasti didukung!”  kata  Irman Gusman, Ketua DPD RI mengawali sambutannya.  Menurutnya,  kalau sudah bisa menyelesaikan masalah guru, berarti 60 persen sudah menyelesaikan masalah pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas  bersama antara PGRI dengan pemerintah. Bapak Irman Gusman mengatakan,  “IPM Indonesia saat ini menurun dari peringkat 108 menurun ke-124 dari 187 negara. Mengapa negara-negara lain maju dalam IPM-nya? Karena mereka komitmen dalam dunia pendidikan”.

Beliau juga menegaskan bahwa sumber daya berbasis pengetahuan merupakan sumber kemakmuran sebuah negara.  Menurutnya, ada empat pilar dalam meningkatkan sebuah negara yaitu (1) Knowledge (pengetahuan); (2) Visi; (3) Spirit; (4) Percaya diri.   Keempat pilar tersebut terdapat pada dunia pendidikan.  Untuk menyiasati IPM menurun, pemerintah harus memiliki  “political will”  untuk pendidikan dari pemerintah. Untuk itu  DPD RI akan selalu mendukung aspirasi terutama untuk memajukan dunia pendidikan. 

Menurutnya anggota DPD Perwakilan Sumatera Barat ini di negara demokrasi selalu ada “civil sociaty” dan PGRI  merupakan bagian dari “civil sociaty”.  Mudah-mudahan hasil Konkernas IV PGRI tahun 2012  dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum menutup sambutan, Ketua DPD RI kelahiran Padangpanjang, 11 Februari 1962 menyatakan  bahwa DPD RI akan selalu MENDUKUNG PGRI!

Sampai Jumpa di Mataram 2013
Tepat pada pukul 22.00 WIB Konkernas  IV PGRI Tahun 2012 Masa Bakti XX Periode 2008-20013 di Bandung ini ditutup secara resmi oleh Ketua DPD RI H. Irman Gusman. Dengan ditutupnya Konkernas ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan Konkernas  IV PGRI Tahun 2012 Masa Bakti XX Periode 2008-2013 dibuka sejak Kamis, 26 Januari 2012. 

Salam perpisahan Ketua DPD RI dan Sekda, diakhir Konkernas IV/2012 seusai penutupan di aula Barat Gedung Sate Bandung (foto: azka)

Di akhir acara,  salah satu sponsor Konkernas IV, yakni perusahaan maskapai penerbangan  “Sriwijaya Air” memberikan “doorprice” tiket cuma-cuma kepada 10 peserta dari 8 propinsi dan anggota Pengurus Besar. Penarikan undian dilakukan secara bergantian oleh Bapak Irman Gusman,  H. Lex Laksamana,  H. Sulistiyo dan H. Edi Parmadi.  Sepuluh peserta beruntung terdiri perwakilan provinsi dan perwakilan PB mendapatkan keberuntungan dengan  tiket terbang secara cuma-cuma bersama “Sriwijaya Air”.

Satu peserta konferensi perlahan keluar dari Aula Barat dengan diliputi perasaan gembira bercampur rasa haru.  Kebersamaan yang dijalin selama 3 hari, membuat perpisahan ini tampak berat. Namun, tak mengurungkan untuk tetap berbagi selamat dan mengucapkan selamat jalan. Semoga sumbangan pemikiran, kerja keras dan pengorbanan menghasilkan keputusan terbaik yang dapat memberikan pencerahan bagi dunia pendidikan. 

Sayonara Bandung, sampai Jumpa di Mataram 2013.
Hidup Guru!
Hidup PGRI!
Solidaritas …Yes!

(AZKA/Sukanda/Suara Daerah)

PENGURUS PGRI PROVINSI JAWA BARAT GELAR KONKERPROV & RAKORPIMPROV TERAKHIR MASA BAKTI XX TAHUN 2008-2013

oleh: Ajeng Kania/Sukanda (Tim Peliput)

Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov)  dan Rapat Koordinasi Pimpinan Provinsi (Rakorpimprov) PGRI Jawa Barat terbilang menarik.  Kegiatan pra-konferensi telah dilakukan seminggu sebelumnya, Selasa (2/10) di Gedung Guru PGRI Jawa Barat Jalan Talagabodas 56-58 Bandung.  Acara Pembukaan Konkerprov IV dan Rakorpimprov II dilaksanakan  di Kompleks Gubernuran Gedung Negara Pakuan, Bandung di Jalan Oto Iskandardinata No. 1 Bandung (7/10). Ajeng Kania dan Sukanda Permana dari Majalah Suara Daerah melaporkan.

Kegiatan Konkerprov dan Rakorpimprov dilaksanakan selama dua hari, 7-8 Oktober 2012 sekaligus  dengan peringatan  hari guru internasional yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2012.  Kegiatan Pembukaan dilaksanakan di lapangan tenis Kompeks Gubernuran Gedung Negara Pakuan Bandung dan sidang pleno selanjutnya diadakan di ballroom Hotel Grand Royal Panghegar Bandung. 

Kru Suara Daerah di Gedung Pakuan Bandung

Konkerprov  diadakan setahun sekali dan Rakorpimprov diselenggarakan dua tahun sekali, sehingga penyelenggaraan Konkerprov IV dan Rakorpimprov II tahun 2012 ini merupakan kegiatan terakhir di masa kepengurusan PGRI Jawa Barat masa bakti XX 2008-2013.  Kegiatan ini sebagai evaluasi kinerja Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan September 2012.  Di samping itu untuk menyusun program  kerja di masa bakti tahun terakhir.

Konkerprov bertemakan “Peran Strategis PGRI Mewujudkan Guru Profesional, Sejahtera, Terlindungi, dan Bermartabat untuk Membangun Karakter Bangsa” amat strategis menjelang persiapan pemilihan ketua PGRI periode 2013-2018. Oleh karena itu  konkerprov ini diberi mandat menetapkan (a) Panitia Konferensi Provinsi PGRI Jawa Barat tahun 2013.  (b) Panitia Pemeriksa mandat dan hak suara Konprov PGRI Jawa Barat tahun 2013; (c) Panitia Pemeriksa keuangan Konprov PGRI Jawa Barat dan (d) tempat Konprov PGRI Jawa Barat berlangsung.

Sementara Rakorpimrov membahas dan menyepakati implementasi program-program  PGRI tingkat provinsi, kabupaten/kota, cabang-cabang khusus sesuai hasil Konkernas IV tahun 2012 di Bandung dan Rakorpimnas II tahun 2012 di Makassar.  Rakorpimprov membahas (a) isu-isu tentang pendidikan dan guru; (b) strategi perjuangan dan sikap politik PGRI; dan (c) DKGI dan Kode etik Guru Indonesia.  Di samping itu dapat membangun soliditas dan solidaritas pengurus dan anggota PGRI sebagai upaya untuk menjadikan PGRI menempati posisi tawar yang tinggi dan mempunyai kekuatan politis yang strategis.

Ucapan terima kasih
Dalam sambutannya, Ketua PGRI Jawa Barat, Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M.Pd mengucapkan selamat kepada Gubernur yang telah mendapatkan penghargaan “wajar tanpa pengecualian” dalam bidang pengelolaan keuangan dan atas kesungguhan dalam bidang pendidikan yaitu  adanya bantuan untuk  6.000 ruang kelas baru di tahun 2011, 2012, dan 2013, BOS provinsi yang sampai tepat waktu, dan pemberian beasiswa  siswa miskin.  Ketua PGRI juga mengucapkan  terima kasih untuk bantuan dana fasilitas pada PGRI untuk perbaikan gedung guru sebesar 3,8 Miliar dan  sisanya  dalam tahap penyelesaian yaitu sebesar 1,4 M.  

PGRI dan Pengurus Besar sepakat, tidak ada satu negara di dunia ini yang rugi jika pemerintahnya memperhatikan pendidikan dan guru.  Menyinggung sikap politis kaum guru, dijelaskan bahwa sikap anggota PGRI terhadap hiruk-pikuk politik menghadapi pemilukada adalah satu yaitu memilih pemimpin yang peduli pada pendidikan.   Ketua PGRI juga menyampaikan informasi bahwa  peserta yang hadir dari kabupaten/kota sampai ke cabang yaitu 634 orang  dengan  undangan  lainnya  sekitar 800 orang dapat ditampung dan dilayani dengan baik.

 “Saya mengucapkan terima kasih kepada PGRI Provinsi Jawa Barat yang telah menyelenggarakan Konkerprov dan Rakorpimprov  dan Gubernur Jawa Barat karena telah bekerja sama dengan PGRI Jawa Barat dalam mewujudkan guru yang profesional,  sejahtera dan terlindungi,” demikian petikan sambutan Ketua PB-PGRI, H. Sulistiyo  di hadapan undangan dan peserta konferensi.

H. Sulistiyo  menyinggung akibat otonomi daerah, banyak guru terhambat bahkan teraniaya. PB-PGRI telah mengadakan pertemuan  dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang tidak berpengaruh pada tunjangan profesi dan diberlakukan untuk pemetaan pendidikan.  PGRI  juga  memberi dukungan pada revisi (Permendiknas diperpanjang dan diperbaiki; PP 74/2008 direvisi) beban kerja 24 jam dan pada guru yang  diangkat menjadi pengawas sekolah, supaya haknya (batas usia pensiun sebagai guru) tidak hilang.  Pengemban amanat Kongres XX/Palembang itu berharap  agar kode etik guru sudah dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 bersama dengan terbentuknya dewan kehormatan guru di berbagai daerah.

Pengurus PGRI Jawa Barat XX berpose di Gubernuran bersama Gubernur

Sederhana tapi harus tinggi
Sambutan selanjutnya diisi oleh Gubernur, H. Ahmad Heryawan.  Menyikapi kegiatan konkerprov yang penuh efesiensi, Gubernur berkomentar, “Format acara boleh sedehana tapi cita-cita harus yang paling tinggi,” Ungkapan ini direspon dengan tepuk meriah.

Gubernur pun memaparkan bahwa penduduk Jawa barat sudah mencapai 45 juta, dan  terbersit keinginan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan warga Jawa Barat.  “Alhamdulillah, pembangunan jalan provinsi  sudah mencapai 97 persen, jika ada jalan yang masih rusak itu mungkin bukan jalan provinsi…..” kelakar Gubernur direspon derai tawa peserta. Menurut Gubernur, acara ini adalah silaturahmi. Silaturahmi selalu membawa keberkahan.  Gubernur  menitipkan salam silaturahmi pada guru-guru yang datang pada acara ini, dan salam silaturahminya untuk rekan guru, keluarga guru, siswa dan ortu peserta didik di seluruh Jawa Barat.

Menurut Gubernur, Gedung Negara Pakuan luasnya sekitar 2 ha. Tempat pembelajaran bagi generasi muda.  Gedung ini  dibangun tahun 1864, terdiri 149 ruang dibangun oleh Belanda  sampai saat ini berdiri kokoh. Ini adalah pembelajaran kejujuran. Pada saat ini sifat kejujuran tersebut sudah menjadi barang langka,  terbukti dengan beberapa bangunan yang dibangun oleh orang jaman sekarang seringkali roboh dalam waktu yang singkat. Untuk itu Gubernur menitipkan pembelajaran kejujuran ini diterapkan pada pendidikan  di sekolah. Untuk membangun generasi yang gemilang diperlukan kejujuran. Pendidikan  karakter ini sudah tercakup oleh satu poin saja yaitu kejujuran. Gubernur  setuju untuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikembalikan ke pusat atau minimal dikelola oleh provinsi. 

Pada kesempatan ini Gubernur membuka secara resmi Konferensi Kerja Provinsi (Konprov) IV dan Rakorpimprov II/2012.  Sebelumnya acara diisi dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Mars dan Himne Guru oleh Paduan Suara PGRI dan pembacaan Ikrar Guru Indonesia.  Di sela acara ditampilkan puisi “Terima Kasihku”  oleh 2 peserta didik SLB dan Tari “Beautiful” oleh Aulia Khoirunnisa (siswi SLB). Dalam acara tersebut dilakukan uji-coba sambungan telepon XL ke wilayah Sukabumi dan ramah tamah dihibur oleh tim kesenian “Arumba” pimpinan Ibu Netty Heryawan dan Paduan Suara PGRI Jawa Barat.

Jalannya Sidang
Sidang Pleno pertama  dilaksanakan di kompleks Gedung Pakuan setelah acara pembukaan selesai. Semua menyetujui jadwal acara dan tata tertib Konkerprov dan Rakorpimprov ini. Sesuai pleno I ini, peserta meninggalkan Kompleks Gubernuran menuju Hotel Grand Royal Panghegar berada sekitar 1 km di sebelah tenggara Gedung Pakuan. Waktu “chek-in” peserta, Minggu pukul 13.00 WIB dan “chek-out” Senin, 8 Oktober 2012, pukul 12.00.

Sidang Pleno  II berisi Laporan pertanggungjawaban dibacakan langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat. Lokasi sidang ini berada di ballroom di Hotel Grand Royal Panghegar.   Pandangan Umum dan Laporan pertanggungjawaban PGRI Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat, dapat dirangkum sebagai berikut: 
Pengurus PGRI Kota Depok mengajukan tanggapan dan laporan pada giliran pertama kali, yaitu (a) menerima laporan dengan catatan; (b) akan mengadakan konkerkot akhir Oktober ini; (c) mengadakan program 1.000 rumah untuk guru. Sementara PGRI Kota Bekasi (a) menerima laporan pertanggungjawaban; (b) terdapat cabang 12, semua bisa hadir di konkerprov. (c) untuk kegiatan HGN akan mengadakan kegiatan  gerak jalan. (d) Kegiatan sosial, ada uang duka bagi yang meninggal  dan “kadeudeuh” untuk yang pensiun serta tanda mata bagi yang akan berangkat  haji. Adapun PGRI Kota Bandung melaporkan kegiatan telah dilaksanakan yakni Kegiatan sudah berjalan 4 tahun untuk pembangunan rumah 1.100 rumah; (b) Tunjangan daerah dari APBD kota Bandung untuk guru honorer tahap ke-3; (c) Pendirian koperasi di bidang simpan pinjam; (d) Dengan BP PT. Askes berjalan; (e) Tahun 6 STKIP Siliwangi; (f) Bantuan beasiswa bagi guru @ 2juta; (g) Konkerkota bulan oktober di Pangandaran; (h) menerima laporan sedikit catatan. 

PGRI Kab Cirebon (a) menerima laporan pertanggungjawaban dengan sebaik-baiknya; (b) Pelaksanaan PLPG di Semarang, yang pelaksanaannya membuat peserta merasa resah; (c) Keuangan lunas tuntas; (d) Cabang 40, ranting 126, bulan Oktober 2012 akan melaksanakan Konkerkab. (e) Mendirikan STKIP Cirebon, dengan program PGSD, KIMIA, TIK dan BP telah mendapat izin. (f) Menemui DPD RI berkaitan dengan masalah UKG,  PLPG, dan sertifikasi. (g) dana 257 juta  dari Pemkab Cirebon telah dicairkan. PGRI Kabupaten Garut menyoroti perihal (a) berkenaan denga sentralisasi pendidikan, rekuitmen PNS, dan guru honor; (b) 24-25 Oktober 2012 akan dilaksanakan Konkerkab dan Rakorpimkab. (c) Mengenai UKG, tersisa 31 orang yang harus mengikuti PLPG tahun 2013; (d) Drs. Iim telah menciptakan lagu untuk porseni nas, dan sebagainya.

Rapat Pleno II diselenggarakan di ballrom Hotel Grand Royal Panghegar pukul 19.00-20.30 membahas tentang sikap perjuangan dan sikap politik PGRI dipimpin oleh Ketua PB-PGRI, H. Sulistiyo. Sejumlah isu pendidikan dan guru, termasuk komitmen penguasa terhadap guru sering jauh dari harapan menjadi agenda pembahasan.  Banyak persoalan melingkupi guru saat ini, misalnya (1) guru SD, jumlahnya jauh dari memadai meskipun pemerintah selalu menyatakankelebihan guru; (2) lembaga pendidikan guru perlu merekonstruksi agar menghasilkan guru yang kompetensinya baik; (3) seleksi guru sering tidak berbasis mutu, penuh nuansa KNN; (4) distribusi guru tidak merata; (5) pembinaan profesi guru belum nampak; (6) kesejahteraan guru, khususnya non-PNS memprihatinkan; (7) perlindungan guru jauh memadai, banyak guru teraniaya; (8) jaminan masa depan dan  hari tua yang belum nampak. 

Strategi perjuangan PGRI secara internal meliputi penguatan perjuangan PGRI dalam mewujudkan organisasi yang kuat, indenpenden, demokratis, dan bermartabat.  Ada sepuluh langkah meliputi: pembenahan keanggotaan, perbaikan kinerja pengurus, keuangan sehat dan akuntabel, konsolidasi, memiliki kantor memadai, indenpendensi terpelihara dengan baik, pembaruan strategi perjuangan, menjalin kerjasama, memiliki agenda perjuangan yang jelas dan penataan serta pengembangan alat perjuangan PGRI.

PGRI harus memperjuangkan seluruh guru dan tenaga kependidikan negeri dan swasta, tenaga administratif sekolah, kepala sekolah, pengawas, birokrasi pendidikan, dan dosen. Beberapa usulan jangka pendek seperti: beban kerja 24 jam (permendiknas diperpanjang dan diperbaiki), PP Penyelesaian Guru Honorer, PP tentang PTT/GTT, Penyelesaian Pengangkatan Guru Bantu,  Perbaikan penyaluran BOS, Kenaikan Tunjangan kepala Sekolah, Pengawas, Penilik dan kepala UPTD, Penyelesaian Masalah Korban Politik, Usul ulang Sertifikasi, Sertifikasi Penilik, dan sebagainya. 

Sementara strategi eksternal PGRI meliputi kemitraan sebagai cara memperjuangkan pencapaian tujuan organisasi dengan menganggap atau memperlakukan pihak lain sebagai mitra setara dan sejajar. Pada jalur kekuasaan dan birokrasi, PGRI perlu berusaha agar pemimpin (presiden, gubernur, walikota/bupati) memiliki komitmen baik terhadap pendidikan dan guru. Pada jalur legislatif, pengurus PGRI dan/atau anggota memiliki potensial dan komitmen dapat dipersiapkan menjadi calon anggota dewan. Pleno III pukul 20.30-22.00 berisi Laporan Sidang Komisi dan Pengesahan Keputusan-keputusan Konkerprov IV.

Esok harinya dibahas Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dan Kode Etik Guru Indonesia dalam Pleno IV oleh Ketua DKGI Pusat dan Provinsi. Sampai saat ini dari 33 provinsi baru 15 provinsi yang telah memiliki DKGI, yaitu Sumut, Riau, Kepri, Sumsel, Bengkulu, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, Gorontalo, Sulsel, NTT dan Maluku Utara.  Sementara dari 497 kabupaten/kota, DKGI baru terbentuk di 50 kabupaten dan 10 kota. Diharapkan per 31 Desember 2012, DKGI dapat dibentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dan Kode Etik Guru Indonesia dapat diimplementasikan per 1 Januari 2013. Disela kegiatan Konkerprov dan Rakorpimprov peserta diberi pembekalan materi oleh Ketua DKGI Pusat, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI, Prof. Dr. H. Dedi Djubaidi, M.Ag. dan Ketua Umum PB-PGRI, Dr. H. Sulsitiyo, M.Pd.

Santun dan Cerdas berpolitik 
Seluruh rangkaian acara ditutup dalam suasana sederhana oleh Ketua PGRI Jawa Barat, Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M. Pd seraya berpesan kepada seluruh peserta,  agar mengajak kepada  anggotanya untuk cerdas berpolitik dan berdemokrasi dengan santun. *****

(AJENG KANIA/SUKANDA/SUARA DAERAH)