INTEGRASI KAWASAN PERBATASAN DALAM KURIKULUM, Suara Daerah, Edisi 454

Oleh: Ajeng Kania

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia membuat seluruh rakyat Indonesia terhenyak. Lemahnya bukti penguasaan efektif (effective occupation) kawasan perbatasan menjadi poin utama penyebab kekalahan Indonesia di Sidang Mahkamah Internasional, di Den Haag (2002). Peristiwa itu mengilhami penulis mengemas materi kawasan perbatasan sebagai tema utama naskah buku dan menjadi salah satu pemenang Sayembara Penulisan Naskah Buku Pengayaan Pusat Perbukuan Depdiknas 2008.


Pengetahuan tentang geografis Indonesia diajarkan di lembaga sekolah belum beranjak dari sekitar letak Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan dua benua serta letak astronomis 95 BT -141 BT dan 6 LU – 11 LS, selebihnya profil negara tetangga. Ada materi penting yang terlupakan, yakni kawasan perbatasan.

Akibatnya ketika terjadi sengketa blok Ambalat – daerah kaya minyak bumi - dengan Malaysia, masyarakat Indonesia sulit memperoleh gambaran secara pasti daerah Ambalat secara faktual apakah berupa hutan belantara, perkampungan, atau lautan. Bukan saja orang awam, para pejabat pun disibukkan mencari literatur maupun ensiklopedi tentang posisi Ambalat sebenarnya.

Hal ini terjadi akibat informasi kawasan perbatasan terabaikan. Sejatinya keberadaan pulau atau daerah di tapal-batas amatlah penting bagi rakyat Indonesia, karena di sanalah kedaulatan negara bermula.

memetakan pulau terluar
Akibat kasus Sipadan-Ligitan maka lahirnya PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Dalam PP disebutkan, setidaknya ada 92 pulau terluar berpenghuni atau tidak tersebar di 20 provinsi dan 38 kabupaten berhadapan langsung dengan 9 negara asing. Dari semua itu, 12 pulau sangat rentan diklaim pihak asing.

Akan tetapi, untuk mendapatkan informasi nama, letak maupun profil pulau-pulau terluar, seperti: P. Nipah, P. Berhala, atau P. Sekatung teramat sulit. Lebih memprihatinkan, Atlas Indonesia untuk Pelajar seakan ”tidak percaya diri” untuk menampilkan 92 pulau yang dimaksud PP di atas. Hal itu dimentahkan oleh pengetahuan berkembang selama ini dalam pelajaran geografi masih menempatkan P. Weh (Sabang) pulau paling barat, padahal masih ada pulau lebih barat lagi yakni, P. Rondo berbatasan dengan India. Begitu pula pulau terselatan masih tertulis P. Rote, padahal ada P. Dana dan di utara P. Miangas berbatasan Filipina. Namun ironinya, keberadaan pulau-pulau tsb bila dicermati, tidak termuat pada Atlas Indonesia.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu bahwa penerbitan Atlas Indonesia setelah PP No. 78/2005 wajib memunculkan nama dan letak 92 pulau terluar secara pasti. Jika diperlukan memperbesar skala dengan kotak inzet. Letak ke-92 pulau secara akurat dapat merujuk peta terbitan Bakosurtanal atau Dinas Topografi TNI-AD.

Bila diibaratkan sabuk lingkaran, ke-92 pulau mengelilingi wilayah RI sebenarnya mudah dipetakan bahkan dihapalkan. Dengan mengikat P. Rondo (Aceh) sebagai titik awal, maka titik-titik selanjutnya searah jarum jam yakni: P.Berhala (di selat Malaka)–P.Nipah, P.Sekatung (Kepri)–P.Sebatik(Kaltim)–P. Miangas (Sulut)–P.Brass (sebelah utara Papua)–P. Kolepom (sebelah selatan Papua)–P.Selaru, P. Sermata (Maluku)–P. Alor, P. Dana (NTT)–P. Nusakambangan (Jateng)-P. Enggano (Bengkulu) – berakhir di P. Simeulucut (Aceh).

Begitu pun saat menampilkan profil Provinsi Papua, gugusan kepulauan Mapia (terasing 280 km utara P. Biak) seyogianya dimunculkan dalam inzet. Meskipun relatif kecil dan berpenduduk kurang 100 jiwa, namun cukup strategis. Berkat Kepualaun Mapia luas wilayah RI bertambah ribuan kilometer persegi juga benteng kedaulatan RI berhadapan dengan Republik Palau.

Perubahan mindset tentang kawasan perbatasan dari ”daerah pinggiran” menjadi sebuah ”beranda” harus menjadi paradigma ke depan. Kawasan perbatasan ibarat cermin tolok-ukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara secara kasatmata di mata tetangganya. Kawasan perbatasan menempati posisi strategis ditinjau dari dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Daerah perbatasan tidak terkelola dapat dijadikan kegiatan kriminal seperti: sarang perompak, ilegal logging, atau penyelundupan senjata. Kehilangan wilayah sendiri sangat mungkin terjadi akibat pencaplokan diam-diam negara lain. Secara hukum internasional, tindakan itu boleh dilakukan oleh sebuah negara terhadap suatu wilayah tidak bertuan (terra nullius) .

integrasi dalam kurikulum
Berdasarkan tinjauan di atas, sudah saatnya kawasan perbatasan dintegrasikan untuk memperkaya pengetahuan IPS Geografi melengkapi materi Wawasan Nusantara. Dengan integrasi ini wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh baik daratan dan lautan ditambah kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan mencakup a) kawasan darat - pintu pos dan lalu-lintas perbatasan (border post), tanda dan garis batas, potensi dan kehidupan penduduk dua negara tetangga - maupun b) perairan - pulau terluar, potensi laut, potensi gangguan dan menjaga laut, dsb.

Pembelajaran ini bukan saja bentuk pengayaan perihal kemajemukan dan kekayaan bangsa, namun dapat merangsang kecerdasan spasial (dimensi ruang) para pelajar. Dengan kecerdasan ini, pelajar bakal mudah memetakan posisi, demografi maupun keunikan suatu daerah. Kemampuan ini dapat melahirkan kelekatan emosional sebagai satu bangsa. Pada gilirannya mampu membangkitkan semangat keindonesiaan dan membakar jiwa nasionalisme pada generasi muda. Tayangan edukatif berupa petualangan dan ekspedisi daerah pedalaman atau pulau terluar sangat positif menjalin komunikasi dan silaturahmi di antara penduduk sebangsa. Namun pada hal ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan merupakan bentuk perhatian pemerintah yang sangat dinantikan.

Kesungguhan mengelola daerah sendiri dapat menjadi alat/bukti penguasaan efektif (effective occupation) atas suatu wilayah bila terjadi sengketa. Pemahaman ini pula dapat menjadi daya dorong dan kekuatan perekat seluruh elemen bangsa. Andai saja P. Rondo atau P. Batek dicaplok bangsa asing dapat serta-merta membakar jiwa nasionalisme dan heroisme rakyat Indonesia mempertahankan kedaulatannya - keutuhan NKRI -. Meskipun sebenarnya pulau tsb cukup kecil dan tidak berpenghuni. Berbeda jika tidak kenal, maka tidak akan tumbuh rasa memiliki! (*)


Penulis,
Guru SDN Taruna Karya 04 Kec. Cibiru – Bandung
Sumber diambil dari Naskah Sayembara Buku Pengayaan 2008 Pusbuk Depdiknas dengan judul ”Kawasan Perbatasan Negriku”.

IKON “PENDIDIKAN” BAGI PROVINSI JAWA BARAT?, Suara Daerah, No. 452

OLEH : AJENG KANIA

“........Isola bumi Siliwangi, pada muru ti jauhna. Kajojo sa-Nusantara. Kader-kader keur harepan bangsa. Ti isola Mimitina”.


Itulah bait lagu ”Isola Bumi Siliwangi” akrab dinyanyikan murid-murid Sekolah Dasar. Vila Isola yang dulunya merupakan hotel tempat peristirahatan di zaman Bandung tempo doeloe. Kini gedung itu digunakan Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bernama IKIP Bandung. Memang benar, kader-kader calon guru dididik di sini. Guru-guru itu kelak menyebar ke seluruh Nusantara dan mendidik cikal bakal generasi bangsa di seluruh Indonesia. Aura ”pendidikan” pada kampus ini dan kota Bandung khususnya terasa kental dicermati dari embel-embel kata ”pendidikan” masih melekat pada kampus ini, padahal eks IKIP lainnya berubah menjadi Universitas Negeri.

Ikon “pendidikan” bagi provinsi Jawa Barat, ditunjang oleh historis, tradisi dan kondisi lingkungan amat kondusif. Jawa Barat dikenal pemasok cendekiawan se-Nusantara bahkan mancanegara. Banyak pelajar dan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke berobsesi menuntut ilmu di bumi Parahyangan ini. Suasana sejuk, lingkungan belajar kondusif dan keramahan warganya bak semerbak bunga mengundang para pelajar studi di kota kembang ini.

pusat pendidikan
Sejak dahulu Jawa Barat dikenal sebagai basis pendidikan di Nusantara. Selain UPI, terdapat Institut Teknologi Bandung (ITB) berdiri tahun 1920 sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi tertua dan berkelas dunia (peringkat ke-258 versi Times Higher Education/2007). Sementara Institut Pertanian Bogor (IPB) tercatat perguruan tinggi pertanian terbesar se-Tanah Air. Adapun Universitas Padjadjaran (Unpad) menduduki peringkat 5 nasional versi Global Asia/2008 cukup dibanggakan warga Jawa Barat. Tak ketinggalan UIN Sunan Gunung Djati (SGD) sebagai penghasil insan cendekia berbasis keagamaan (ulama). Kalau mau jujur, itu lho Universitas Indonesia (UI) (peringkat ke-250 dunia/2007) pun berada di Jawa Barat tepatnya di kota Depok.

Jawa Barat pun dipilih berbagai instansi sebagai pusat pendidikan sekolah kedinasan berskala nasional, seperti; IPDN, STKS, STIA-LAN, NHI, IKOPIN, dsb. Sementara TNI/POLRI menggunakan kota Bandung sebagai pusat penggemblengan (kawah candradimuka) anggotanya mulai Pusdikjas, Pusdikif, Pusdikav, Secapa hingga pendidikan calon jenderal setingkat Sesko, seperti: Seskoad, Sekoau, Sespimpolri atau Sesko TNI. Pusat-pusat riset teknologi seperti LIPI, BATAN, Peneropongan bintang Bosscha, Eyckman Center dan Microsoft Innovation Center di ITB. Di kota Bandung terdapat sejumlah perusahaan teknologi seperti: Omedata Semikonduktor, LEN, INTI, PT. DI, Pindad. Sementara lembaga penelitian seperti balai banyak dijumpai: Balai Keramik, Balai Selulosa, Balai Tekstil, Balai Inseminasi Buatan, Balai Penelitian Sayuran, dsb.


pentingnya membangun kualitas manusia,
Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang mengemuka, saat penulis menghadiri acara dialog Cagub/Cawagub Jabar-Forum Rektor, dan kalangan penulis di Grha Kompas (24/3). Pada kesempatan itu, Ganjar Kurnia (Rektor Unpad) mengungkapkan keprihatinannya lamanya sekolah anak di Jawa Barat berkisar pada angka 7,8 tahun. Angka ini masih di bawah komitmen UNESCO dalam program education for all, yakni 9 tahun (sesuai Program Wajardikdas 9 tahun). Mestinya, sebagai daerah dikelilingi sejumlah lembaga pendidikan menjadi lokomotif dalam kualitas SDM-nya, dalam hal ini tingkat pendidikannya. Dengan lulusan setara kelas 7 (baca: 1 SMP), urang Sunda sulit bersaing di daerahnya sendiri. Lebih lanjut Ganjar Kurnia mencontohkan, kini cukup sulit menjumpai karyawan pabrik di seputar kawasan industri Rancaekek misalnya yang “berdialog” dengan bahasa Sunda.

Persoalan lain yang mengemuka, jumlah kaum miskin cenderung masih tinggi. Mayoritas urang Sunda tinggal di pedesaan, umumnya bermata-pencaharian petani. Meskipun masyarakatnya tampak bekerja, namun pendapatannya sangat rendah. Hidup mereka tergantung pada “kemurahan” alam dengan penghasilan subsisten. Mereka membutuhkan pemberdayaan dan peningkatan kesejehtaraan dengan memiliki nilai tambah produk pertanian mereka.

Dari dua persoalan besar di atas, pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul tak bisa ditawar-tawar lagi. Sesuai rumus kehidupan menunjukkan, seseorang ingin hidup sejahtera, maka dia harus pintar. Sementara cara satu-satunya agar seseorang pintar hanyalah pendidikan. Dengan membangun pendidikan, berarti memiliki dua keuntungan sekaligus, yakni kualitas SDM dihasilkan dan kemiskinan dientaskan.

Di era otonomi ini, pemerintah daerah memiliki otoritas menentukan mata-unggulan daerahnya. Tentunya pemilihan tema ”pendidikan” sebagai ikon suatu daerah tentu memiliki sejumlah konsekuensi yang melekat dengan ikon tsb. Beberapa terobosan di bidang pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, rehabilitasi infrastruktur, percepatan penuntasan wajardikdas dan meningkatkan lama anak bersekolah, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK/APM), pemberantasan buta huruf, pemantauan bakat, dan peningkatan kualifikasi guru menjadi agenda mendesak. Pendidikan bukan milik segolongan tertentu, namun harus dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga miskin. Sehingga kelak, sebuah keluarga merasa malu bila ada anaknya tidak sekolah dan tak dijumpai anak usia sekolah keluyuran di wilayah Jawa Barat saat jam belajar sekolah.

Dengan ikon ”pendidikan”, nuansa pendidikan di Jawa Barat bakal terasa kental dibandingkan daerah lain. Fasilitas pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang representatif, juga ditunjang sarana pendukung, seperti: perpustakaan umum, museum, lembaga penelitian, bengkel kerja, galeri, toko buku, fasilitas internet, dsb menjadi pemandangan umum dijumpai. Nuansa intelektualitas dan akademis pun tercipta dengan semaraknya seminar, lokakarya, diskusi, lomba sains, pentas seni, pameran dan launching buku, dsb yang bisa diakses masyarakat luas. Habituasi ini menyentuh kalangan swasta berpartisipasi memberikan beasiswa, kemudahan magang (praktik kerja), sponsor kegiatan pendidikan, dan secara-timbal balik mereka memperoleh keuntungan, tersedianya tenaga berkualitas yang dihasilkan lembaga pendidikan.

Semua itu adalah tantangan yang memerlukan perubahan mind-set program pembangunan ke depan. Dengan pendidikan bermutu diperoleh manusia unggul, berdaya saing dan kompetitif, sehingga rakyat Jawa Barat siap menghadapi era persaingan global sekalipun.

Dengan keberhasilan nanti, ketika orang mengingat daerah Jawa Barat, yang terbayang dalam benaknya tentang ”pendidikan”, sama ketika orang ditanya tentang Bali identik parawisatanya dan Maluku dengan kebahariannya. Pada akhirnya, urang Sunda pun mampu menjadi ”tuan rumah” di rumahnya sendiri. Semoga!! (**)