KONPROV PGRI JAWA BARAT XX/2013: MEWUJUDKAN GURU BERMARTABAT MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU

 Tim Peliput: Ajeng Kania/Sukanda Permana/SUARA DAERAH)

Jajaran Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat sukses menggelar Konferensi PGRI Provinsi (KONPROV) pada tanggal 28-30 Oktober 2013 di Hotel Grand Royal Panghegar. Drs. H. K. Edi Parmadi, M.M.Pd. terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi profesi guru di provinsi terbesar penduduknya ini untuk masa jabatan kedua, masa bakti XXI 2013-2018.  

Pengurus PGRI Jawa Barata Masa Bakti XX 2008-2013

Sesuai UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru profesional diwajibkan berhimpun dalam wadah organisasi profesi guru.  Sejarah PGRI tak bisa dilepaskan dengan terbentuknya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912 dan organisasi kedaerahan maupun bercorak agama saat itu.  Dengan semangat persatuan, akhirnya melalui Kongres Guru pertama di Solo, tepat 100 hari pasca Proklamasi, guru berhasil mendirikan organisasi Profesi.

Sebagai wujud forum tertinggi anggota, sesuai AD/ART, PGRI dituntut untuk menyelenggarakan konferensi untuk memilih Ketua Umum maupun Ketua PGRI di tingkat daerah. Konprov 2013 membahas sejumlah isyu utama berkaitan dengan permasalahan (1) organisasi dengan segala dinamikanya, (2) pendidikan dan kompleksitasnya, (3) guru dengan segala problematikanya. Ketiga masalah tersebut merupakan masalah aktual dalam membangun sumber daya manusia di Jawa Barat melalui pendidikan.

LPJ Pengurus PGRI Provinsi Masa Bakti 2008-2013
Konprov merupakan forum tertinggi di tingkat kepengurusan provinsi yang diadakan 5 tahun sekali.  Konprov terakhir diadakan PGRI Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Grand Hotel Lembang, 27-29 Oktober 2008.

Konprov XX/2013 ini didahului oleh Pra-Konferensi PGRI Provinsi (Konprov).  Kegiatan pendahuluan itu dihelat di Hotel Horison Bandung, Selasa, 22 Oktober 2013. Pra-Konferensi memiliki  agenda menyiapkan pembentukan komisi-komisi dalam Konprov nanti sehingga bisa efektif dan efesien. Komisi A difokuskan membahas materi Program Umum PGRI Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018), Komisi B di bidang keuangan organisasi, Komisi C membahas Badan-badan Organisasi PGRI Provinsi, Asosiasi Profesi, dan Keahlian Sejenis, dan Pernyataan Konprov PGRI Jawa Barat 2013.

Sementara Sidang Pleno dilaksanakan di masa sidang selanjutnya, yaitu hari Senin, 28 Oktober 2013 pukul 15.00 s.d. 22.00 WIB. Acara tersebut mengambil lokasi di Ballroom Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung. Dalam Pleno I didahului oleh Laporan Panitia Pemeriksa Mandat untuk pengesahan Konprov 2013, pengesahan jadwal acara, dan pengesahan tata tertib Konprov.  Pleno II diisi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus PGRI Masa Bakti XX 2008-2013 mengenai (1) kegiatan pelaksanaan organisasi selama satu masa bakti, (2) kebijakan keuangan organisasi, inventaris,  dan kekayaan organisasi; dan (3) kegiatan dan perkembangan Anak Lembaga, Badan Khusus, dan Himpunan  Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. 

LPJ dibawakan secara langsung oleh Ketua PGRI Jawa Barat, Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M.Pd. Dalam LPJ dipaparkan bahwa PGRI Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) yakni Konkerprov I/2009 di Gedung PGRI, Konkerprov II/2010 dan Rakorpimprov di Hotel Pesona Bambu dan Bumi Indah Lembang, Konkerprov III/2011 di Hotel Horison dan Konkerprov IV/2012 di Grand Royal Panghegar. Selain itu menggelar rapat konsultasi, rapat pleno, forum organisasi tingkat pusat juga kabupaten/kota.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, Pengurus PGRI Jawa Barat mengikutki John Thompson Fellowship Programme di Kuala Lumpur (KL), Pelatihan kepemimpinan global di KL, ILO Scream di Jakarta dan Thailand, dan melaksanakan latihan kepemimpinan PGRI.  PGRI Jawa Barat turut menyampaikan gagasan dan saran tentang Wajar Diknas 9 tahun yang asalnya melalui APBD Kabupaten/Kota, atas usul PGRI, sudah langsung dari Provinsi ke rekening sekolah masing-masing. Bekerja sama dengan Disdik Jabar dan LPTK memberi pelayanan kepada guru yang akan disertifikasi dalam meningkatkan kemampuan profesional guru. Turut menjadi bagian pemberian penghargaan bagi guru dan komunitas  pendidikan lainnya dilaksanakan Pemprov Jabar dan ambil bagian program akreditasi, mendorong terbentuknya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) untuk perlindungan kaum guru di tingkat Kabupaten/Kota.

PGRI Provinsi juga memfasilitasi/memperjuangkan Guru Honorer/Swasta/Non PNS memperoleh hak-haknya ke pemerintah provinsi dan pusat, usulan memperpanjang batas pensiun penilik dan pengawas dari 56 tahun menjadi 60 tahun serta berkesempatan disertifikasi dan mendapat tunjangan profesi berhasil direalisasikan, mendorong pemberian beasiswa bagi guru untuk menempuh sarjana, magister, dan doktor;  berperan aktif mengusulkan bantuan Ruang Kelas Baru (RKB); mengiktui Pekan Olahraga dan Seni tingkat nasional; mengadakan  Silaturahim Hasta Mitra Pendidikan; dan sebagainya. Ketua PGRI juga menampilkan slide laporan guru di  Jawa Barat yang sudah disertifikasi.

Ketua PGRI juga menyoroti sejumlah kendala dihadapi PGRI Jawa Barat saat ini. “Ada kesulitan dalam hal pendataan guru. Kesejahteraan guru secara umum telah meningkat, akan tetapi kontribusi keuangan dari iuran anggota terhadap PGRI masih belum optimal. Padahal PGRI membutuhkan dana sebagai alat perjuangan dan wadah serikat profesi satu-satu yang berjuang untuk anggotanya”.  Pasca LPJ, dilanjutkan oleh laporan dan pandangan umum oleh Ketua PGRI Kabupaten/Kota yang secara umum menerima  LPJ Pengurus PGRI  Masa Bakti XX 2008-2013.

Dibuka Ketua Umum
Pembukaan Konprov 2013 secara resmi oleh Ketua Umum PB-PGRI, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd, Selasa, 29 Oktober 2013. Sedianya, Konprov 2013 akan dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc, namun pada saat bersamaan, Beliau sedang berada di luar negeri. Sementara wakil gubernur juga sedang mendampingi kegiatan lain bersama Presiden RI.

Sebagai pembekalan bagi peserta Konprov, Ketua Umum membawakan materi “Membangun PGRI yang Terpercaya, Mewujudkan Guru Bermartabat untuk Pendidikan Bermutu”. Dr. H. Sulisiyo, M.Pd menyoroti persoalan pendidikan terkait regulasi sistem pendidikan, komitmen dan kosistensi, serta delapan standar pelayanan minimal masih rendah di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurutnya, pendidikan diyakini sebagai satu aspek pembangunan sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang handal, profesional, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan juga merupakan cara efektif sebagai proses nation and character building yang sangat menentukan perjalanan dan regenerasi suatu bangsa.

Disebutkan pula bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia bersifat jangka panjang bukan quick-yielding project dan hanya melalui pendidikan yang bermutu (SDM)  yang merupakan investasi SDM. Ketua Umum tak henti-henti mengungkapkan pentingnya guru bersatu padu dan menjadikan PGRI sebagai satu-satunya alat perjuangan bagi guru di Indonesia. Dengan organisasi yang besar dan kuat, organisasi guru memiliki daya tawar tinggi dan disegani dalam meraih cita-cita.

Forum tertinggi
Selaku forum tertinggi, Konprov XX/2013 sebagai wujud demokrasi di kalangan anggota PGRI.  Konprov 2013 dihadiri oleh 1.027 utusan, terdiri Pengurus Besar berjumlah 5 orang, Badan Penasihat PGRI Provinsi Jawa Barat sebanyak 11 orang, Pengurus PGRI Jawa Barat sebanyak 20 orang, utusan Anak Lembaga, Badan Khusus, dan Himpunan Profesi sebanyak 25 orang, utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota 81 orang, utusan Pengurus PGRI Cabang Kecamatan sebanyak 750 orang, utusan kelengkapan organisasi lainnya 20 orang, dan Panitia sebanyak 115 orang,

Sementara untuk mandat dan hak suara diatur dengan Keputusan KONKERPROV IV Nomor: 06/KEP/JBA/XX/2012 tanggal 7 Oktober 2012 dan berdasarkan ART PGRI Bab XX Pasal 66 bahwa tugas Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara adalah : (a) Memeriksa Mandat dan Hak Suara Cabang/Cabang Khusus yang mengirim utusan ke Konferensi Provinsi, (b) Melaporkan hasil tugasnya kepada Konferensi Provinsi. Penentuan jumlah hak suara pada Konprov 2013 adalah sesuai dengan ART-PGRI Pasal 63 : Ayat (2)  : Hak suara hanya ada pada Kabupaten/Kota dan Cabang. Ayat (3) : PGRI Kabupaten/Kota memiliki hak 5 (lima) suara. Ayat (5) : Pengaturan hak suara PGRI Cabang sebagai berikut (a) Tiap Cabang mempunyai 1 (satu) suara untuk 200 anggota dan kelipatannya. (b) Cabang boleh mewakili 1 (satu) Cabang lain yang berhalangan menghadiri Konferensi dengan mandat yang sah.

Drs.  H. K. Edi Parmadi, M.M.Pd terpilih secara aklamasi dalam Pleno V.  Sementara pemilihan Wakil Ketua dan Sekretaris Umum dilaksanakan melalui pemungutan suara oleh peserta yang memiliki hak suara.  Untuk menentukan 4 wakil ketua, pemilik hak suara berhak memilih  empat nama dari 55 formatur calon pengurus dari berbagai elemen perwakilan di tubuh PGRI. Sementara untuk calon Sekretaris Umum, pemilik suara hanya diperbolehkan memilih satu nama dari 55 formatur.  Empat wakil ketua terpilih yakni Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd berhasil mendulang 814 suara, Drs. H. Endang Djakatela, MM, M.Si. mengoleksi 761 suara, Nana Sumarna, S.Pd., M.Pd meraih  730 suara, dan Drs. H. Kustiwa Benoputra, M.Pd. memperoleh  474 suara dari total  3557 suara sah.  Sementara Drs. H. Dede Amar, M.M.Pd meraih suara tertinggi sebagai kandidat Sekretaris Umum Masa Bakti XX 2013-2018 dengan meraih 773 suara dari 913 suara.  Kemudian dilanjutkan Rapat Formatur oleh pengurus PGRI Jawa Barat terpilih.

Pelantikan Pengurus PGRI Jawa Barat Masa Bakti XXI 2013-2018 dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Oktober 2013. Diawali dengan Pengumuman Hasil Rapat Formatur tentang Susunan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti XXI Tahun 2013.   Konprov ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PB-PGRI, M. Kudrat Nugraha menandai berakhirnya Konprov 2013.

Program kerja dan Pengabdian lima tahun ke depan dalam “Peran Strategis PGRI sebagai Organisasi  Profesi Guru Indonesia  dalam Mewujudkan Guru yang Bermartabat Menuju Pendidikan Bermutu” sesuai tema Konprov 2013 telah terbentang. Semoga pengurus diberi kekuatan dalam menjalankan amanah ini. Sayonara Konprov 2013.  ***

   

Konkernas PGRI I/2014: Surabaya : Menyikapi Tantangan PGRI Lebih Besar dan Kompleks

“Konkernas kali ini cukup istimewa, karena dilaksanakan bertepatan dengan tahun politik.” Demikian diungkapkan  Ketua Umum PB-PGRI, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.  saat  pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI I/2014 Masa Bakti XXI 2013-2018.  Konkernas pertama di masa bakti kedua kepemimpinan  H. Sulistiyo ini dihelat di Hotel Garden Palace, Jalan Yos Sudarso No. 11, Surabaya,  Jawa Timur, pada  tanggal 25 s.d. 28 Januari 2014. Redaksi Suara Daerah, Ajeng Kania melaporkan liputan Konkernas PGRI  I/2014 dari Kota Pahlawan.

Materi lain dipandang penting dibahas, menurut Ketua Umum adalah perubahan kurikulum termasuk kesiapan guru-guru menghadapi Kurikulum 2013, persoalan Ujian Nasional, masalah berkaitan dengan guru soal rekrutmen guru, PLPG, PP 74, status kepegawaian honorer, dan sebagainya. Menyikapi tahun politik 2014, guru-guru diharapkan tidak golput, tetapi cerdas dalam memilih pemimpin. Yakni figur pemimpin yang memiliki visi dan konsen pada bidang  pendidikan.

 Dibuka Pakde Karwo

Gubernur Jawa Timur

 Konkernas PGRI I Masa Bakti XXI 2013-2018 tahun 2014 dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur,  H. Soekarwo.  Gubernur Jawa Timur  mengucapkan selamat datang kepada peserta dari seluruh tanah air  dan undangan yang hadir di tanah Jawa bagian timur.  Menyinggung soal AFTA, Pakde Karwo –panggilan akrab Gubernur-  mengingatkan  agar guru-guru Indonesia memiliki standar internasional dalam menghadapi AFTA 2015. Caranya dengan menyiapkan software, hardware, dan printware.  Gubernur Soekarwo minta PGRI  menyiapkan diri menghadapi pemberlakuan pasar bebas AFTA 2015. “Guru-guru harus menguasai bahasa Inggris, kaya wawasan, dan teknologi,” ujar Pakde Karwo.   Jika tidak, sambungnya, maka guru-guru Indonesia hanya menjadi penonton sepak terjang  tenaga kependidikan  asing di negerinya sendiri.

 Menurut Pakde Karwo, AFTA merupakan tantangan serius dan tahun ini adalah tahun terakhir bagi PGRI untuk merumuskan beberapa standarisasi kualitas guru dan dosen yang dapat mengajar antarnegara di Asia. Sehingga pendekatan dan metode didaktif serta cara mengajar yang ditetapkan harus memenuhi standar internasional. Khususnya,  yang berkaitan dengan kompetensi akademik, profesionalisme, sosial, sifat perilaku, dan kompetensi perubahan.

Pakde juga mengharapkan agar guru melakukan komunikasi yang baik saat  mengemukakan aspirasinya.Tidak lagi menggalang massa yang banyak untuk   berdemontrasi. Dengan demontrasi, menurut Gubernur kelahiran Madiun 16 Juni 1950 itu,   peserta didik di sejumlah sekolah dirugikan.  

Konkernas I/2014 Surabaya dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres XXI PGRI di Jakarta.  Kewajiban konkernas adalah menetapkan kebijakan organisasi bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam Kongres. Konkernas I menetapkan program kerja Pengurus Besar selama 5 tahun ke depan (2014-2018) dan program kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) 2014. Pada konkernas I ini dilaporkan pula program kerja enam bulan pertama pengurus besar dari Juli-Desember 2013.  Konkernas Surabaya ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan PB-PGRI No. 970/Kep/PB/XXI/2013 tentang Penyelenggaraan Konkernas I PGRI Masa Bakti XXI Tahun 2013-2008.

Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat mengirimkan lima orang perwakilannya, terdiri unsur pimpinan yaitu Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M.Pd. (Ketua PGRI Jawa Barat), unsur sekretaris diwakili Drs. H. Dede Amar, M.M.Pd (Sekretaris Umum), unsur bendahara oleh Drs. H. Tata Kusnadi, M.M.Pd (Bendahara) dan unsur biro yaitu Ajeng Kania, S.Pd. (Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan) dan Nanan Kartini, S.Pd. (Ketua Biro Seni dan Budaya).

Sidang dan Penghargaan untuk PGRI Jawa Barat 

 Konkernas I/2014 dimulai hari Sabtu, 25 Januari 2014 pukul 19.00 WIB.  Acara Pembukaan didahului oleh pementasan tari selamat datang dari tim kesenian PGRI Provinsi Jawa Timur. Selain Gubernur, sambutan lain berupa Laporan Panitia Pelaksana dibawakan Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur  oleh Drs. H. Ichwan Sumadi, MM. Menurutnya, selama Konkernas PGRI kali ini akan membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan dan guru. Ini termasuk persoalan di daerah masing-masing peserta.  “Selain itu akan dilaporkan pelaksanakan kegiatan PGRI tahun 2013 dan penyusunan program 2014-2019,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI H. Sulistyo  dalam sambutan berikutnya mengungkapkan, tantangan PGRI mendatang lebih besar dan kompleks, utamanya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, kinerja organisasi dituntut semakin maksimal dalam mewujudkan  guru yang profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat. Harapannya, PGRI ke depannya jadi lebih baik bisa menjadi tempat yang sejuk untuk bernaung para guru dan partner pemerintah yang mampu berjuang bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sulistyo juga berharap, guru honorer dan guru swasta mendapat perhatian. “Ini karena sampai sekarang status kepegawaian  guru honorer tidak terlindungi sama sekali, mulai dari rekruitmen sampai kesejahteraannya juga jauh dari memadai,” ujarnya..

Dr.. H. Sulistiyo, M.Pd, Ketua Umum PGRI

 Dalam acara pembukaan ini diadakan seremoni perpanjangan kerjasama (MoU) antara PB-PGRI dengan pihak asuransi Bumi Putera.  MoU dilakukan dengan ditandatanganinya sejumlah kesepakatan kerja sama oleh Ketua Umum PB-PGRI dan Direktur AJB Bumi Putera.  Bumi Putera adalah perseroan milik negara memiliki jalinan erat dengan kaum guru, karena  didirikan para guru di masa pemerintahan kolonial.

 Acara dilanjutkan dengan Sidang Pleno I malam itu juga dipimpin oleh Sekjen PB-PGRI, M. Qudrat Nugraha, Ph.D untuk mengesahkan tata tertib dan jadwal acara Konkernas.  Sidang Pleno II diadakan esok harinya, Minggu (26/1) mulai pukul 08.00 WIB.  Pleno ini berupa Laporan Pelaksanaan program kerja PB-PGRI tahun 2013; Program Kerja 2014-2018; Program Kerja 2014. Pada akhir Pleno ini, Ketua Umum memberikan penghargaan kepada 6 provinsi yang telah lunas membayar iuran anggota sampai Desember 2013.  Keenam provinsi itu adalah PGRI Provinsi Jawa Barat, PGRI Provinsi Jawa Tengah, PGRI Provinsi Bengkulu, PGRI Provinsi Gorontalo, PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, dan PGRI Provinsi Banten.   PGRI Provinsi Jawa Barat termasuk empat provinsi yang sudah melaksanakan Konferensi Provinsi (Konprov) dalam rangka memilih ketua dan kepengurusan masa bakti XXI pada tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2013.  Tiga provinsi lainnya adalah Gorontalo (14 Desember 2013), NTB (22 s.d. 24 Desember 2013), dan DI Yogyakarta (11 Januari 2014).

Penulis bersama Ketua DKGI, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro di Konkernas I/2014 Surabaya

Setelah coffe break, Pleno III berupa pandangan umum pengurus provinsi hingga pukul 15.00 WIB.  Pandangan umum dari provinsi Jawa Barat dibawakan langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M.Pd yang  sikapnya menerima LPJ Pengurus PB-PGRI tahun 2013.

Tanggapan Pengurus Besar terhadap pandangan umum pengurus provinsi dalam Pleno IV dibawakan oleh Ketua Umum dan Sekjen PB-PGRI, H. Sulistiyo  dan M. Qudrat Nugraha.  Adapun Sidang Pleno V dan VI diisi oleh paparan Polda Jawa Timur tentang Perlindungan Profesi Guru; Asosiasi Profesi dan Himpunan Sejenis;  Perlindungan Guru; Kode Etik Guru Indonesia dan DKGI.

Sidang komisi digelar hari Senin, 27 Januari 2014 pukul 08.00.  Konkernas dibagi dalam 5 komisi, yakni Komisi A bidang organisasi dan keanggotaan, Komisi B bidang program kerja, Komisi C bidang keuangan, komisi D kode etik dan perlindungan guru, dan komisi E bidang pernyataan. Perwakilan PGRI Provinsi Jawa Barat yaitu Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M.Pd. dan Drs. H. Tata Kusnadi, M.M.Pd masuk dalam  Komisi C (Keuangan), Drs. H. Dede Amar, M.M.Pd masuk Komisi B (program kerja), Ajeng Kania, S.Pd masuk di Komisi D (kode etik dan perlindungan guru,) dan Nanan Kartini, S.Pd. di Komisi A (organisasi dan keanggotaan). Setelah sidang komisi, pukul 13.00 di hari Senin (27/1) diisi Plerno VII dengan materi paparan KPK tentang Pemberantasan Korupsi di bidang pendidikan. Materi dibawakan oleh  Dedie A. Rachim, Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.  Adapun Pleno VIII diisi dengan laporan hasil komisi dari Komisi A hingga Komisi E.

 Pernyataan Konkernas
Acara penutupan diadakan hari Senin (27/1) mulai pukul 16.30 WIB.  Didahului oleh Laporan Panitia Penyelenggara, Pembacaan pernyataan, dan Sambutan Ketua Umum PB PGRI.  Di akhir acara penutupan, diadakan perpanjangan nota kesepahaman antara PB-PGRI dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesian Airways (GIA).  Anggota PGRI dan keluarga bila bepergian, termasuk keluar negeri akan mendapat potongan diskon 25%. Caranya membeli tiket di kantor Garuda dengan menunjukkan KTP, KK, dan KTA PGRI.

Pernyataan konkernas sebagai refleksi dan harapan di tengah situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.  Refleksi di mana perlindungan segenap bangsa masih tampak terabaikan, kesejahteraan umum masih  memprihatinkan;  kecerdasan dan karakter bangsa  masih terasa lemah. Demikian pula  martabat bangsa, di tengah pergaulan dunia yang semakin kompetitif, dengan perubahan yang sangat cepat, justru  menampakkan kewibawaan yang semakin pudar.

PGRI sebagai organisasi profesi guru terus berjuang memajukan pendidikan, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru, berkeyakinan bahwa fenomena bangsa ini hanya dapat di atasi dengan mengutamakan upaya pendidikan. Pendidikan kita membutuhkan sistem baru yang komprehensif yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sebuah negara yang merdeka, dan sekaligus mengatasi berbagai problem yang terus melilit bangsa ini.

Beberapa poin pernyataan sikap konkernas I/2014 Surabaya adalah sebagai berikut.  (A) Bidang politik   (1) Menyerukan kepada segenap guru, khususnya anggota PGRI seluruh tanah air agar pada pemilu 2014 menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Presiden/Wakil Presiden yang peduli pada pendidikan. (2) Mendesak kepada pemerintah yang baru untuk menjadikan pendidikan sebagai agenda utama dalam pembangunan. (3) Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan minimal dan/atau melampaui 20 persen, dan sebagainya..

Suasana dalam sebuah pleno di Konkernas I/2014, Surabaya

Sementara dalam bidang pendidikan nasional, PGRI: (1) Mendesak Pemerintah untuk melakukan reformasi LPTK secara fundamental, total, dan gradual sehingga mampu menghasilkan calon pendidik yang profesional. (2) Mendesak kepada Pemerintah untuk memperbarui metodologi pembelajaran yang mampu mengembangkan penalaran dan kreativitas  peserta didik dengan melakukan pelatihan guru secara terencana dan berkelanjutan. (3) Mendesak kepada Kemdikbud dan Kemenag untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan yang matang dengan menyiapkan  dokumen kurikulum, buku siswa, buku guru, buku pedoman pelatihan  guru,  anggaran yang memadai, dan melaksanakan pelatihan guru, pendampingan guru, serta melakukan monitoring terhadap efektivitas hasil pelatihan guru dalam proses pembelajaran. (4) Mendesak pemerintah untuk memenuhi kekurangan jumlah guru dan segera mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebelum memasuki tahun ajaran baru 2014/2015, dan sebagainya.

Konkernas yang bertema 'Memantapkan PGRI sebagai organisasi profesi guru Indonesia untuk memajukan pendidikan bermutu' ini diikuti 417 orang peserta dari 33 Provinsi se-Indonesia ini terdiri dari pengurus besar PGRI, dewan pakar PGRI, pengurus PGRI Kabupaten atau Kota se-Jatim, dan peninjau.  Tim utusan PGRI Provinsi Jawa Barat berkemas meninggalkan Hotel Garden Palace hari Selasa (28/1) pukul 04.30 menuju Bandara Juanda Surabaya untuk kembali ke Bandung. Hasil konkernas akan segera disosialisasikan dan dibahas di tingkat provinsi melalui konferensi kerja provinsi (Konkerprov) I/2014 mendatang. ***

 (***liputan : Ajeng Kania/Suara Daerah/Kabiro Peberdayaan Perempuan PGRI Jabar diuat di Majalah Suara Daerah 502)