oleh: Ajeng Kania/Sukanda (Tim Peliput)
Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) dan Rapat Koordinasi Pimpinan Provinsi (Rakorpimprov) PGRI Jawa Barat terbilang menarik. Kegiatan pra-konferensi telah dilakukan seminggu sebelumnya, Selasa (2/10) di Gedung Guru PGRI Jawa Barat Jalan Talagabodas 56-58 Bandung. Acara Pembukaan Konkerprov IV dan Rakorpimprov II dilaksanakan di Kompleks Gubernuran Gedung Negara Pakuan, Bandung di Jalan Oto Iskandardinata No. 1 Bandung (7/10). Ajeng Kania dan Sukanda Permana dari Majalah Suara Daerah melaporkan.
Kegiatan Konkerprov dan Rakorpimprov dilaksanakan selama dua hari, 7-8 Oktober 2012 sekaligus dengan peringatan hari guru internasional yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2012. Kegiatan Pembukaan dilaksanakan di lapangan tenis Kompeks Gubernuran Gedung Negara Pakuan Bandung dan sidang pleno selanjutnya diadakan di ballroom Hotel Grand Royal Panghegar Bandung.
 |
| Kru Suara Daerah di Gedung Pakuan Bandung |
Konkerprov diadakan setahun sekali dan Rakorpimprov diselenggarakan dua tahun sekali, sehingga penyelenggaraan Konkerprov IV dan Rakorpimprov II tahun 2012 ini merupakan kegiatan terakhir di masa kepengurusan PGRI Jawa Barat masa bakti XX 2008-2013. Kegiatan ini sebagai evaluasi kinerja Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu bulan Juli 2011 sampai dengan September 2012. Di samping itu untuk menyusun program kerja di masa bakti tahun terakhir.
Konkerprov bertemakan “Peran Strategis PGRI Mewujudkan Guru Profesional, Sejahtera, Terlindungi, dan Bermartabat untuk Membangun Karakter Bangsa” amat strategis menjelang persiapan pemilihan ketua PGRI periode 2013-2018. Oleh karena itu konkerprov ini diberi mandat menetapkan (a) Panitia Konferensi Provinsi PGRI Jawa Barat tahun 2013. (b) Panitia Pemeriksa mandat dan hak suara Konprov PGRI Jawa Barat tahun 2013; (c) Panitia Pemeriksa keuangan Konprov PGRI Jawa Barat dan (d) tempat Konprov PGRI Jawa Barat berlangsung.
Sementara Rakorpimrov membahas dan menyepakati implementasi program-program PGRI tingkat provinsi, kabupaten/kota, cabang-cabang khusus sesuai hasil Konkernas IV tahun 2012 di Bandung dan Rakorpimnas II tahun 2012 di Makassar. Rakorpimprov membahas (a) isu-isu tentang pendidikan dan guru; (b) strategi perjuangan dan sikap politik PGRI; dan (c) DKGI dan Kode etik Guru Indonesia. Di samping itu dapat membangun soliditas dan solidaritas pengurus dan anggota PGRI sebagai upaya untuk menjadikan PGRI menempati posisi tawar yang tinggi dan mempunyai kekuatan politis yang strategis.
Ucapan terima kasih
Dalam sambutannya, Ketua PGRI Jawa Barat, Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M.Pd mengucapkan selamat kepada Gubernur yang telah mendapatkan penghargaan “wajar tanpa pengecualian” dalam bidang pengelolaan keuangan dan atas kesungguhan dalam bidang pendidikan yaitu adanya bantuan untuk 6.000 ruang kelas baru di tahun 2011, 2012, dan 2013, BOS provinsi yang sampai tepat waktu, dan pemberian beasiswa siswa miskin. Ketua PGRI juga mengucapkan terima kasih untuk bantuan dana fasilitas pada PGRI untuk perbaikan gedung guru sebesar 3,8 Miliar dan sisanya dalam tahap penyelesaian yaitu sebesar 1,4 M.
PGRI dan Pengurus Besar sepakat, tidak ada satu negara di dunia ini yang rugi jika pemerintahnya memperhatikan pendidikan dan guru. Menyinggung sikap politis kaum guru, dijelaskan bahwa sikap anggota PGRI terhadap hiruk-pikuk politik menghadapi pemilukada adalah satu yaitu memilih pemimpin yang peduli pada pendidikan. Ketua PGRI juga menyampaikan informasi bahwa peserta yang hadir dari kabupaten/kota sampai ke cabang yaitu 634 orang dengan undangan lainnya sekitar 800 orang dapat ditampung dan dilayani dengan baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada PGRI Provinsi Jawa Barat yang telah menyelenggarakan Konkerprov dan Rakorpimprov dan Gubernur Jawa Barat karena telah bekerja sama dengan PGRI Jawa Barat dalam mewujudkan guru yang profesional, sejahtera dan terlindungi,” demikian petikan sambutan Ketua PB-PGRI, H. Sulistiyo di hadapan undangan dan peserta konferensi.
H. Sulistiyo menyinggung akibat otonomi daerah, banyak guru terhambat bahkan teraniaya. PB-PGRI telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang tidak berpengaruh pada tunjangan profesi dan diberlakukan untuk pemetaan pendidikan. PGRI juga memberi dukungan pada revisi (Permendiknas diperpanjang dan diperbaiki; PP 74/2008 direvisi) beban kerja 24 jam dan pada guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah, supaya haknya (batas usia pensiun sebagai guru) tidak hilang. Pengemban amanat Kongres XX/Palembang itu berharap agar kode etik guru sudah dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 bersama dengan terbentuknya dewan kehormatan guru di berbagai daerah.
 |
| Pengurus PGRI Jawa Barat XX berpose di Gubernuran bersama Gubernur |
Sederhana tapi harus tinggi
Sambutan selanjutnya diisi oleh Gubernur, H. Ahmad Heryawan. Menyikapi kegiatan konkerprov yang penuh efesiensi, Gubernur berkomentar, “Format acara boleh sedehana tapi cita-cita harus yang paling tinggi,” Ungkapan ini direspon dengan tepuk meriah.
Gubernur pun memaparkan bahwa penduduk Jawa barat sudah mencapai 45 juta, dan terbersit keinginan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan warga Jawa Barat. “Alhamdulillah, pembangunan jalan provinsi sudah mencapai 97 persen, jika ada jalan yang masih rusak itu mungkin bukan jalan provinsi…..” kelakar Gubernur direspon derai tawa peserta. Menurut Gubernur, acara ini adalah silaturahmi. Silaturahmi selalu membawa keberkahan. Gubernur menitipkan salam silaturahmi pada guru-guru yang datang pada acara ini, dan salam silaturahminya untuk rekan guru, keluarga guru, siswa dan ortu peserta didik di seluruh Jawa Barat.
Menurut Gubernur, Gedung Negara Pakuan luasnya sekitar 2 ha. Tempat pembelajaran bagi generasi muda. Gedung ini dibangun tahun 1864, terdiri 149 ruang dibangun oleh Belanda sampai saat ini berdiri kokoh. Ini adalah pembelajaran kejujuran. Pada saat ini sifat kejujuran tersebut sudah menjadi barang langka, terbukti dengan beberapa bangunan yang dibangun oleh orang jaman sekarang seringkali roboh dalam waktu yang singkat. Untuk itu Gubernur menitipkan pembelajaran kejujuran ini diterapkan pada pendidikan di sekolah. Untuk membangun generasi yang gemilang diperlukan kejujuran. Pendidikan karakter ini sudah tercakup oleh satu poin saja yaitu kejujuran. Gubernur setuju untuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikembalikan ke pusat atau minimal dikelola oleh provinsi.
Pada kesempatan ini Gubernur membuka secara resmi Konferensi Kerja Provinsi (Konprov) IV dan Rakorpimprov II/2012. Sebelumnya acara diisi dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Mars dan Himne Guru oleh Paduan Suara PGRI dan pembacaan Ikrar Guru Indonesia. Di sela acara ditampilkan puisi “Terima Kasihku” oleh 2 peserta didik SLB dan Tari “Beautiful” oleh Aulia Khoirunnisa (siswi SLB). Dalam acara tersebut dilakukan uji-coba sambungan telepon XL ke wilayah Sukabumi dan ramah tamah dihibur oleh tim kesenian “Arumba” pimpinan Ibu Netty Heryawan dan Paduan Suara PGRI Jawa Barat.
Jalannya Sidang
Sidang Pleno pertama dilaksanakan di kompleks Gedung Pakuan setelah acara pembukaan selesai. Semua menyetujui jadwal acara dan tata tertib Konkerprov dan Rakorpimprov ini. Sesuai pleno I ini, peserta meninggalkan Kompleks Gubernuran menuju Hotel Grand Royal Panghegar berada sekitar 1 km di sebelah tenggara Gedung Pakuan. Waktu “chek-in” peserta, Minggu pukul 13.00 WIB dan “chek-out” Senin, 8 Oktober 2012, pukul 12.00.
Sidang Pleno II berisi Laporan pertanggungjawaban dibacakan langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat. Lokasi sidang ini berada di ballroom di Hotel Grand Royal Panghegar. Pandangan Umum dan Laporan pertanggungjawaban PGRI Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat, dapat dirangkum sebagai berikut:
Pengurus PGRI Kota Depok mengajukan tanggapan dan laporan pada giliran pertama kali, yaitu (a) menerima laporan dengan catatan; (b) akan mengadakan konkerkot akhir Oktober ini; (c) mengadakan program 1.000 rumah untuk guru. Sementara PGRI Kota Bekasi (a) menerima laporan pertanggungjawaban; (b) terdapat cabang 12, semua bisa hadir di konkerprov. (c) untuk kegiatan HGN akan mengadakan kegiatan gerak jalan. (d) Kegiatan sosial, ada uang duka bagi yang meninggal dan “kadeudeuh” untuk yang pensiun serta tanda mata bagi yang akan berangkat haji. Adapun PGRI Kota Bandung melaporkan kegiatan telah dilaksanakan yakni Kegiatan sudah berjalan 4 tahun untuk pembangunan rumah 1.100 rumah; (b) Tunjangan daerah dari APBD kota Bandung untuk guru honorer tahap ke-3; (c) Pendirian koperasi di bidang simpan pinjam; (d) Dengan BP PT. Askes berjalan; (e) Tahun 6 STKIP Siliwangi; (f) Bantuan beasiswa bagi guru @ 2juta; (g) Konkerkota bulan oktober di Pangandaran; (h) menerima laporan sedikit catatan.
PGRI Kab Cirebon (a) menerima laporan pertanggungjawaban dengan sebaik-baiknya; (b) Pelaksanaan PLPG di Semarang, yang pelaksanaannya membuat peserta merasa resah; (c) Keuangan lunas tuntas; (d) Cabang 40, ranting 126, bulan Oktober 2012 akan melaksanakan Konkerkab. (e) Mendirikan STKIP Cirebon, dengan program PGSD, KIMIA, TIK dan BP telah mendapat izin. (f) Menemui DPD RI berkaitan dengan masalah UKG, PLPG, dan sertifikasi. (g) dana 257 juta dari Pemkab Cirebon telah dicairkan. PGRI Kabupaten Garut menyoroti perihal (a) berkenaan denga sentralisasi pendidikan, rekuitmen PNS, dan guru honor; (b) 24-25 Oktober 2012 akan dilaksanakan Konkerkab dan Rakorpimkab. (c) Mengenai UKG, tersisa 31 orang yang harus mengikuti PLPG tahun 2013; (d) Drs. Iim telah menciptakan lagu untuk porseni nas, dan sebagainya.
Rapat Pleno II diselenggarakan di ballrom Hotel Grand Royal Panghegar pukul 19.00-20.30 membahas tentang sikap perjuangan dan sikap politik PGRI dipimpin oleh Ketua PB-PGRI, H. Sulistiyo. Sejumlah isu pendidikan dan guru, termasuk komitmen penguasa terhadap guru sering jauh dari harapan menjadi agenda pembahasan. Banyak persoalan melingkupi guru saat ini, misalnya (1) guru SD, jumlahnya jauh dari memadai meskipun pemerintah selalu menyatakankelebihan guru; (2) lembaga pendidikan guru perlu merekonstruksi agar menghasilkan guru yang kompetensinya baik; (3) seleksi guru sering tidak berbasis mutu, penuh nuansa KNN; (4) distribusi guru tidak merata; (5) pembinaan profesi guru belum nampak; (6) kesejahteraan guru, khususnya non-PNS memprihatinkan; (7) perlindungan guru jauh memadai, banyak guru teraniaya; (8) jaminan masa depan dan hari tua yang belum nampak.
Strategi perjuangan PGRI secara internal meliputi penguatan perjuangan PGRI dalam mewujudkan organisasi yang kuat, indenpenden, demokratis, dan bermartabat. Ada sepuluh langkah meliputi: pembenahan keanggotaan, perbaikan kinerja pengurus, keuangan sehat dan akuntabel, konsolidasi, memiliki kantor memadai, indenpendensi terpelihara dengan baik, pembaruan strategi perjuangan, menjalin kerjasama, memiliki agenda perjuangan yang jelas dan penataan serta pengembangan alat perjuangan PGRI.
PGRI harus memperjuangkan seluruh guru dan tenaga kependidikan negeri dan swasta, tenaga administratif sekolah, kepala sekolah, pengawas, birokrasi pendidikan, dan dosen. Beberapa usulan jangka pendek seperti: beban kerja 24 jam (permendiknas diperpanjang dan diperbaiki), PP Penyelesaian Guru Honorer, PP tentang PTT/GTT, Penyelesaian Pengangkatan Guru Bantu, Perbaikan penyaluran BOS, Kenaikan Tunjangan kepala Sekolah, Pengawas, Penilik dan kepala UPTD, Penyelesaian Masalah Korban Politik, Usul ulang Sertifikasi, Sertifikasi Penilik, dan sebagainya.
Sementara strategi eksternal PGRI meliputi kemitraan sebagai cara memperjuangkan pencapaian tujuan organisasi dengan menganggap atau memperlakukan pihak lain sebagai mitra setara dan sejajar. Pada jalur kekuasaan dan birokrasi, PGRI perlu berusaha agar pemimpin (presiden, gubernur, walikota/bupati) memiliki komitmen baik terhadap pendidikan dan guru. Pada jalur legislatif, pengurus PGRI dan/atau anggota memiliki potensial dan komitmen dapat dipersiapkan menjadi calon anggota dewan. Pleno III pukul 20.30-22.00 berisi Laporan Sidang Komisi dan Pengesahan Keputusan-keputusan Konkerprov IV.
Esok harinya dibahas Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dan Kode Etik Guru Indonesia dalam Pleno IV oleh Ketua DKGI Pusat dan Provinsi. Sampai saat ini dari 33 provinsi baru 15 provinsi yang telah memiliki DKGI, yaitu Sumut, Riau, Kepri, Sumsel, Bengkulu, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, Gorontalo, Sulsel, NTT dan Maluku Utara. Sementara dari 497 kabupaten/kota, DKGI baru terbentuk di 50 kabupaten dan 10 kota. Diharapkan per 31 Desember 2012, DKGI dapat dibentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dan Kode Etik Guru Indonesia dapat diimplementasikan per 1 Januari 2013. Disela kegiatan Konkerprov dan Rakorpimprov peserta diberi pembekalan materi oleh Ketua DKGI Pusat, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI, Prof. Dr. H. Dedi Djubaidi, M.Ag. dan Ketua Umum PB-PGRI, Dr. H. Sulsitiyo, M.Pd.
Santun dan Cerdas berpolitik
Seluruh rangkaian acara ditutup dalam suasana sederhana oleh Ketua PGRI Jawa Barat, Drs. H.K. Edi Parmadi, M.M. Pd seraya berpesan kepada seluruh peserta, agar mengajak kepada anggotanya untuk cerdas berpolitik dan berdemokrasi dengan santun. *****
(AJENG KANIA/SUKANDA/SUARA DAERAH)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar